Pilarkita.id, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Menyerahkan Dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2026 ke DPRD Sultra untuk dibahas.
Penyerahan itu dilaksanakan melalui rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan agenda pokok penyerahan dokumen, dan pidato pengantar Gubernur atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2026, Kamis (27/11/2025).
Wakil Gubernur Sultra Hugua mewakili Gubernur Sultra menyampaikan pidato pengantar. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala dan didampingi wakil Ketua H Hery Asiku dan Hj Hasmawati.
Dalam pidato Gubernur mengungkap struktur APBD tahun 2026 secara keseluruhan, target Pendapatan Daerah pada tahun 2026 sebesar Rp4,06 triliun mengalami penurunan sebesar Rp946,86 miliar atau 18,88% dibandingkan target pendapatan pada tahun 2025. Pengurangan yang sangat tinggi tersebut dipengaruhi adanya penurunan Dana Transfer Daerah dari Pemerintah Pusat
Secara rincian, Hugua menyampaikan Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp1,78 triliun dengan rincian: Pajak Daerah, sebesar Rp1,39 triliun, bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, dan Pajak Alat Berat serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Retribusi Daerah sebesar Rp239,304 miliar, yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, ditargetkan sebesar Rp90,996 miliar yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).
Pada komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp66,225 miliar yang bersumber dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Kerja Sama Daerah, Jasa Giro, Pendapatan dan Pengembalian, Pendapatan BLUD, serta Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah.
Pendapatan Daerah Lainnya yang Bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2,281 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp984,587 miliar atau 30,14% dibandingkan tahun 2025.
Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp240,367 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,370 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp670,818 miliar.
Visited 50 times, 1 visit(s) today
