Pilarkita.id, Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Sultra Hugua menggelar ekspose 100 hari kerja. Ekspose 100 hari kerja, ASR-Hugua dilaksanakan bersamaan dengan pembukaan Musyawaran Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, di salah satu hotel di Kendari, Selasa (10/6/2025).
Gubernur Sultra dalam paparannya mengatakan program 100 hari kerja menjadi bagian harmonisasi kebijakan ditengah transisi kepemimpinan dalam mendukung visa pembangunan daerah. Dimana, demi “Terwujudnya Sultra Maju yang Aman, Sejahtera dan Religius”.
Maka kata Gubernur program tersebut difokuskan dalam empat sektor priorotas yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan agromaritim berbasis ketahanan pangan. Empat prioritas itu didukung dengan delapan program unggulan yang dijalankan yakni Samudra, mantu, jamaah, satria kepulauan, laris, penggaris, setara dan sportika.
ASR menegaskan program 100 hari kerja menjadi komitmen membangun birokrasi yang responsif dan melayani, melalui koordinasi lintas sektor, sinergi pusat-daerah, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Dirinya bersama Hugua berkomitmen untuk mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan di semua sektor, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah. Komitmen ini tercermin dalam arah kebijakan RPJMD tahun 2025–2029 yang fokus pada: Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Ketahanan Pangan.
Pada prioritas pertama yakni Infrastruktur Jalan, gubernur menerangkan hingga 2024, jalan provinsi sepanjang 1.076,94 km, dengan 66,57 persen dalam kondisi baik. target pada 2030 adalah 95 persen jalan dalam kondisi mantap, dengan rata-rata peningkatan 61 km jalan per tahun.
sementara pada sektor prioritas Pendidikan, ASR bersama Hugua telah memprogram beasiswa selama 5 tahun untuk 1.000 siswa berprestasi dan kurang mampu, untuk mendorong pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas SDM.
Pada sektor Kesehatan, pihaknya fokus pada perluasan jaminan kesehatan, peningkatan layanan dasar, serta penanggulangan hiv/aids, tbc, dan malaria, khususnya di wilayah terpencil.
Sedangkan pada prioritas Ketahanan Pangan berbasis agromaritim, Pemerintah Provinsi Sultra menetapkan target strategis untuk mencapai swasembada pangan melalui pencetakan sawah baru seluas 6.750 hektar selama periode RPJMD tahun 2025–2029.
Olehnya itu, ekspose ini kata dia merupakan salah satu wujud komitmen kami berdua terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.
“Lebih dari itu, awal pemerintahan ini kami maknai sebagai fase konsolidasi dan peletakan dasar transformasi pembangunan Sultra ke depan. Kami sadar bahwa perubahan butuh proses, visi yang jelas, kebijakan yang konsisten, dan kolaborasi semua pihak,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap partisipasi aktif perangkat daerah, tokoh masyarakat, organisasi profesi, dan kemasyarakatan sangat penting untuk memperkuat sinergi dalam membangun Sultra yang aman, sejahtera, dan religius.
