Pilarkita.id – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menghadiri rapat koordinasi penyerahan dan penyelesaian persoalan aset Perumda Tirta Takawa di wilayah Kota Baubau, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan di Kantor Bupati Buton, Jumat (6/3/2026).
Bukan hanya Gubernur yang hadir, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun hadir dalam rangka memfasilitasi penyelesaian sengketa aset yang telah berjalan puluhan tahun itu.
Dalam pertemuan itu, gubernur turut menyaksikan penandatanganan berita acara kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Buton selaku daerah induk dengan Pemerintah Kota Baubau, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan terkait penyerahan aset PDAM.
Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan pertemuan ini menjadi momentum penting dalam menyelesaikan persoalan aset yang telah berlangsung lama sejak pemekaran wilayah di Kepulauan Buton.
“Ini adalah momentum penting. Saya tahu proses ini sudah berjalan sangat lama, bahkan hampir 20 tahun. Hari ini kita duduk bersama, menghilangkan ego masing-masing demi kepentingan masyarakat,” ujar gubernur.
Ia juga mengapresiasi komitmen para kepala daerah yang hadir serta menyampaikan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah memfasilitasi proses koordinasi hingga tercapainya kesepakatan tersebut.
Ketua Tim Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Basuki Haryono, mengatakan penandatanganan kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mengakhiri sengketa aset yang selama ini belum terselesaikan.
“Kami berharap dengan penandatanganan ini, persoalan aset yang telah lama menjadi sengketa bisa segera diselesaikan. Target kami dalam tiga bulan ke depan seluruh proses penyelesaiannya sudah mencapai titik akhir,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Baubau, Bupati Buton Tengah, dan Bupati Buton Selatan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memfasilitasi proses penyerahan aset tersebut setelah melalui proses panjang.
Sebagai kabupaten induk sebelum pemekaran wilayah, Pemerintah Kabupaten Buton juga menyatakan dukungan penuh terhadap penyelesaian ini dan berharap kesepakatan yang tercapai menjadi solusi terbaik bagi seluruh daerah.
Gubernur Sultra menegaskan bahwa aset yang diserahkan nantinya harus dikelola secara optimal oleh masing-masing pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Visited 52 times, 1 visit(s) today
