Pilarkita.id, Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menyerahkan dan menjelaskan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Sultra dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra, Kamis (20/11/2025) siang.
Rapat dimulai dengan penyerahan dokumen KUA–PPAS sebagai landasan penyusunan APBD 2026, dilanjutkan dengan penjelasan gubernur mengenai arah kebijakan keuangan daerah. KUA memuat kondisi ekonomi, asumsi makro, proyeksi pendapatan, serta kebijakan belanja dan pembiayaan, sementara PPAS menentukan prioritas program dan plafon anggaran masing-masing perangkat daerah.
Penyusunan dokumen ini merujuk pada RKPD 2026 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Gubernur Andi Sumangerukka menekankan, meski penyusunan KUA–PPAS 2026 dilakukan di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah tetap berkomitmen menjaga kelangsungan layanan dasar.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tetap teguh pada komitmen untuk menjaga pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial,” ujarnya.
Menurut data Kementerian Keuangan RI, alokasi dana transfer dari pemerintah pusat turun sekitar Rp984,58 miliar atau 43,15 persen dibanding tahun anggaran 2025. Kondisi ini mendorong Pemprov Sultra menyesuaikan strategi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tanpa mengurangi layanan publik.
Gubernur menambahkan, penyelarasan KUA–PPAS 2026 mengikuti program kerja gubernur dan wakil gubernur serta mendukung Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah 2026.
“Dengan sinergi ini, diharapkan stabilitas fiskal tetap terjaga, dan pembangunan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Sultra,” tambahnya.
Dalam paparan kebijakan keuangan daerah, gubernur menjelaskan tiga fokus utama. Pertama, pendapatan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah tanpa mengganggu stabilitas ekonomi dan daya saing. Kedua, belanja daerah diprioritaskan sebagai penggerak ekonomi melalui pengalokasian yang tepat sasaran. Ketiga, pembiayaan diarahkan untuk menampung sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya guna mendukung keberlanjutan pembangunan.
Di akhir rapat, gubernur menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sultra.
“Pemprov mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang terus mendukung pemerintah provinsi dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat Sultra,” tutupnya.
