Pilarkita.id, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Kota Baubau, yang berlangsung pada 11–14 April 2025.
Musrenbang RKPD Provinsi Sultra Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tingkat Provinsi Sultra yang juga berlangsung pada 11-12 April 2025.
Peaksanaan Musrenbang RKPD ini menjadi momentum strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bappeda Provinsi Sultra, J. Robert, menjelaskan kegiatan ini menjadi momen penting untuk menghimpun berbagai masukan strategis dari seluruh jajaran pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dimana, guna menyempurnakan rancangan awal RKPD 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra 2025–2029, sekaligus menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan RPJMN Nasional.
Dengan demikian, semua jajaran pemerintah daerah dapat menyampaikan usulan prioritas pembangunan untuk dapat ditetapkan dengan target pembangunan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan daerah. Selain itu, harmonisasi program prioritas dapat diselaraskan dengan kebijakan prioritas pembangunan nasional maupun pemerintah provinsi.
Hasil Rakortekrenbang yang menjadi dasar Musrenbang mencatat sejumlah poin penting. Robert menyebut ada 2.232 indikator kinerja yang dibahas dalam sesi desk urusan, serta 49 usulan prioritas yang akan dibawa ke gubernur untuk menjadi pertimbangkan dalam pelaksanaan program pembangunan mendatang.
Selain itu, 16 usulan masih membutuhkan konsultasi lanjutan karena mendapat catatan. Sebanyak 5 usulan ditolak karena tidak memenuhi kriteria teknis. Dalam desk indikator makro daerah, setidaknya 60 indikator dari 17 kabupaten/kota juga dibahas.
Terlaksananya Musrenbang RKPD 2026 menjadi wujud sinergi lintas sektor, di mana seluruh elemen pemerintahan hadir, mulai dari unsur perencana daerah, lembaga teknis, hingga perwakilan kementerian terkait.
Tak hanya fokus pada perencanaan teknokratik, Musrenbang RKPD ini juga memberi ruang pada pemaparan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Hadir beberapa narasumber dari BRIN dan kalangan akademisi turut memaparkan konsep-konsep strategis, seperti hilirisasi sektor SDA, pengembangan blue economy (ekonomi biru), serta green economy (ekonomi hijau).
Salah satu yang menjadi sorotan pada Musrenbang ini adalah peluncuran dokumen penting seperti Rencana Induk dan Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru Provinsi Sultra Tahun 2025, serta Program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang didukung oleh BPDLH Kementerian Keuangan.
Langkah ini memperkuat posisi Sultra sebagai daerah yang berkomitmen tinggi terhadap pembangunan berbasis keberlanjutan, terutama dalam konteks adaptasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan.
Dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota se-Sultra dan perwakilan lembaga nasional, Musrenbang RKPD 2026 menjadi tonggak penting dalam menyusun rencana pembangunan yang realistis dan responsif terhadap dinamika lokal dan global. red
