Pilarkita.id, Baubau – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) selama dua hari (11-12 April 2025), di Aula Palagimata Kantor Wali Kota Baubau, Jumat (11/4/2025).
Rakortekrenbang merupakan upaya Pemerintah Provinsi Sultra dalam menyinkronkan perencanaan pembangunan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dimana kegiatan itu diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekda) Provinsi Sultra, Asrun Lio berkesempatan membuka langsung Rakortekrenbang tingkat Pemprov Sultra tersebut. Hadir jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Provinsi Sultra berserta jajaran pemerintah kabupaten dan kota se Sultra.
Asrun Lio dalam sambutannya , Rakortekrenbang ini dalam rangka menyelaraskan target-target yang menjadi prioritas pembangunan di tahun 2026 sebagaimana telah dibahas sebelumnya dalam Rakortekrenbang nasional. Dimana meliputi pembahasan tingkat makro pembangunan, indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembahasan usulan kabupaten/kota yang berupa kegiatan prioritas dari Kabupaten/kota yang akan menjadi kewenangan-kewenangan dari provinsi.
Dimana pada 2026, kata dia pemerintah pusat telah mengangkat tema pembangunan yakni peningkatan produktifitas untuk swasembada pangan dan energi serta percepatan penumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Tema ini perlu diimplementasikan ke beberapa prioritas pembangunan antara lain, peningkatan produktifitas yang didukung dengan kebijakan makan bergizi gratis, sekolah unggulan, percepatan rumah sakit daerah, transformasi digital, reformasi birokrasi, kemudahan berbisnis, pertahanan semesta, stabilitas makro ekonomi dan fiskal adaptif,” paparnya.
Kemudian, lanjut dia, swasembada pangan dan energi tersebut diharapkan didukung dengan kebijakan pelaksanaan lumbung pangan, pengembangan energi terbarukan dan pengembangan standar dari dulu hingga kini. Serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang didukung dengan kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan percepatan penuntasan kemiskinan.
Sementara, Pemprov Sultra mengangkat tema pembangunan pada 2026 yakni pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Tema pembangunan ini dirumuskan sebagai upaya Pemprov Sultra untuk mewujudkan visi pembangunan tahun 2025 hingga 2029 yaitu terwujudnya Sultra yang maju, aman, sejahtera dan religius. Untuk itu, akan diwujudkan melalui tiga misi pembangunan yakni mewujudkan masyarakat yang terjamin hak dan perlindungan sosial serta kebencanaan,” ujarnya.
Kemudian, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas dan penguatan potensi pertanian dalam arti luas, maritim dan dunia usaha, serta menguatkan birokrasi yang akuntabel, inovatif dan berintegritas yang berpegang teguh pada nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan religius.
Berdasarkan misi ini, Pemprov Sultra, pada 2026 juga menetapkan tiga prioritas utama pembangunan yang meliputi mewujudkan masyarakat sejahtera, berkeadilan, dan mendapatkan perlindungan sosial yang adaptif, memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar dan kesejahteraan dan juga menumbuhkan perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan lokal,” ujarnya.
Kepala Bappeda Sultra, J. Robert mengatakan, dalam Rakortekrenbang ini berbagai aspek teknis perencanaan pembangunan dibahas secara mendalam. Peserta saling berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam menyusun rencana pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Kami berperan memfasilitasi diskusi dan merumuskan apa-apa yang menjadi rencana strategi bersama. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua data yang dikumpulkan dan dianalisis memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga hasil perencanaan dapat diandalkan sebagai landasan kebijakan pembangunan di masa mendatang,” jelasnya. red
