Pilarkita.id, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu, 2 Oktober 2024. Rakor ini diselenggarakan secara serempak di seluruh Indonesia dan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir. Turut hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut antara lain Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, serta Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono.
Dalam Rakor ini, perwakilan Pemerintah Provinsi Sultra yang hadir terdiri dari beberapa instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, dan dinas-dinas lainnya yang berhubungan dengan pengendalian inflasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data terbaru yang merupakan capaian terbaik.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Kepala BPS harus memberikan penjelasan mengenai tiga hal penting. Pertama, memastikan bahwa angka-angka yang dirilis benar-benar riil dan akurat. Kedua, menjelaskan apakah penurunan atau deflasi, serta turunnya angka inflasi, berkaitan dengan daya beli masyarakat. Ketiga, untuk produk-produk tertentu yang harganya masih mengalami kenaikan, agar dilakukan pengecekan di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, berkoordinasi, dan memastikan bahwa langkah-langkah di lapangan benar-benar dijalankan, sehingga capaian yang diraih dapat dipertahankan.
Selain itu, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) juga diminta menjelaskan mengenai harga-harga tersebut dan langkah-langkah yang akan diambil ke depan untuk mempertahankan prestasi yang telah dicapai.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan bahwa inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada September 2024 tercatat sebesar 1,84 persen.
“Terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,02 pada September 2023 menjadi 105,93 pada September 2024,” ujarnya
Berdasarkan kelompok pengeluaran, makanan, minuman dan tembakau mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 2,57 persen dengan andil 0,73 persen.
Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi beras, yaitu beras sebesar 0,23 persen; sigaret kretek mesin (SKM) sebesar 0,13 persen; kopi bubuk sebesar 0,09 persen; gula pasir sebesar 0,06 persen; cabai rawit sebesar 0,05 persen; minyak goreng, sigaret kretek tangan (SKT), dan sigaret putih mesin (SPM) masing-masing sebesar 0,04 persen; bawang putih sebesar 0,03 persen; dan kentang sebesar 0,02 persen.
Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sultra, Muh Amin, juga memberikan penjelasan terkait inflasi di wilayah Sultra. Berdasarkan data yang dirilis pada 1 Oktober 2024, inflasi tahunan Sultra untuk periode September 2024 tercatat sebesar 1,06 persen, menjadikannya provinsi dengan inflasi terendah ketiga secara nasional. Angka ini juga berada di bawah target inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.
Penurunan inflasi bulanan di Sultra pada September 2024 mencapai -0,20 persen (month-to-month), dipengaruhi oleh penurunan harga sejumlah komoditas seperti cabai rawit, terong, dan ikan layang.
Meski demikian, inflasi tahunan dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas seperti sigaret kretek mesin, beras, dan emas perhiasan, yang menyumbang inflasi sebesar 0,68 persen.
Di tingkat kabupaten, Kolaka mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 1,74 persen, sementara Konawe mencatat inflasi terendah sebesar 0,43 persen.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga komoditas demi kesejahteraan masyarakat serta mendorong kolaborasi lintas sektor guna mempertahankan capaian pengendalian inflasi yang positif ini.
